PELALAWAN (Suarapelalawan) – Untuk memastikan akses dan terpenuhinya kebutuhan terhadap bahan bakar minyak (BBM) subsidi oleh seluruh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengambil langkah cepat dan terukur guna menjawab menjawab persoalan kelangkaan BBM yang dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil.
Dampak dari kelangkaan BBM sangat nyata. Nelayan tidak dapat melaut secara optimal karena keterbatasan bahan bakar. Petani mengalami hambatan dalam mengelola lahan dan distribusi hasil panen. Pelaku UMKM kesulitan menjalankan usaha karena tingginya biaya operasional akibat harga BBM yang melambung. Bahkan, aktivitas sehari-hari seperti mengantar anak ke sekolah pun menjadi tantangan tersendiri.
“Ini bukan hanya soal distribusi, ini soal keadilan. Masyarakat kita berhak mendapatkan akses yang sama terhadap BBM subsidi. Jangan sampai ada yang tertinggal hanya karena faktor geografis,” tegasnya.
Sebagai bentuk respons konkret, Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengambil sejumlah langkah strategis yang terintegrasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu langkah prioritas adalah percepatan proses pengajuan dan penetapan kuota BBM subsidi. Bupati Zukri secara tegas meminta agar proses administrasi tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Bupati Zukri juga menginstruksikan kepada camat dan kepala desa untuk segera mengajukan pembentukan sub-penyalur yang menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menciptakan sistem distribusi energi yang lebih inklusif.
Di sisi lain, peran PT Pertamina (Persero) sebagai operator tetap menjadi elemen penting dalam rantai distribusi. Dalam rapat tersebut, perwakilan Pertamina menjelaskan bahwa pihaknya menjalankan fungsi penyaluran sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan distribusi BBM merupakan isu lintas sektor yang memerlukan koordinasi yang kuat antar lembaga.
Komitmen Pemkab Pelalawan dalam mengatasi persoalan BBM subsidi tidak terlepas dari visi besar pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap energi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pelayanan publik serta pemerataan pembangunan.
Dengan memastikan ketersediaan BBM yang merata, pemerintah tidak hanya membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sektor perikanan, pertanian, dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah akan semakin produktif apabila didukung oleh akses energi yang memadai.
Dikesempatan tersebut Bupati Pelalawan H. Zukri, S.E., M.M menegaskan kunjungan ini bentuk respon cepat pemerintah.
“Kami Forkopimda Kab. Pelalawan mengunjungi SPBU yang ada di Kab. Pelalawan terkait panjangnya antrean serta adanya isu kelangkaan BBM Subsidi. Kami tanyakan kenapa ketersediaan stok BBM Subsidi tidak ada dan kapan sampainya,” ujar Bupati.
Bupati juga mengeaskan kepada managemen SPBU untuk proaktif memberikan kepada konsumen BBM subsidi terkait datangnya BBM dari Pertamina, sehingga tidak terjadi antrian mengular di sekitar SPBU
“Sarankan kepada Manajer SPBU agar memberitahukan kepada masyarakat yang sedang mengantre BBM terkait kapan datangnya BBM Subsidi agar masyarakat tidak kecewa,” kata bupati
Tak sekedar sampai di sidak SPBU saja, Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus bergerak cepat menyikapi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. Melalui rapat koordinasi (rakor) yang digelar di ruang rapat Kantor Bupati, Senin (4/5/2026), berbagai pihak lintas sektor duduk bersama mencari solusi konkret agar krisis tidak berlarut-larut.
Rakor dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan H. Zukri dan dihadiri Ketua DPRD Syafrizal, Kajari Pelalawan Eka Nugraha, unsur TNI-Polri, perwakilan BPH Migas dan Pertamina, jajaran OPD, hingga pengelola SPBU se-Kabupaten Pelalawan.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa persoalan BBM bukan sekadar isu distribusi, tetapi menyangkut langsung kehidupan masyarakat. Ia meminta semua pihak menjadikan penanganan kelangkaan sebagai prioritas utama.
“Yang paling penting adalah kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sehingga mereka bisa beraktivitas tanpa terganggu persoalan BBM,” tegasnya.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan bersama Kapolres dan Wakil Ketua DPRD, ditemukan sejumlah penyebab antrean panjang di SPBU. Mulai dari keterlambatan pasokan, lonjakan konsumsi akibat peralihan dari BBM non-subsidi ke subsidi, hingga tidak
Selain itu, Bupati juga menyoroti persoalan SPBU di wilayah Segati, Kecamatan Langgam, yang sempat tidak beroperasi akibat kendala hukum. Ia menegaskan proses hukum harus tetap berjalan, namun pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti.
“Jangan sampai masyarakat jadi korban. Di Langgam hanya ada satu SPBU yang melayani sekitar 20 ribu kepala keluarga,” ujarnya.
Kondisi lebih menantang terjadi di Kecamatan Kuala Kampar, di mana warga harus menempuh perjalanan jauh, bahkan melalui jalur air, untuk mendapatkan BBM. Pemerintah daerah pun mendorong solusi khusus, termasuk penambahan kuota dan penyalur resmi di tingkat desa.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Pelalawan akan merekomendasikan pembentukan sub-penyalur resmi di desa-desa serta mengusulkan penambahan SPBU kompak di wilayah yang membutuhkan.
Pemerintah Kabupaten Pelalawan memastikan akan terus berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina guna menjamin distribusi BBM berjalan lancar dan merata, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal tanpa dihantui antrean Panjang (Advertorial/Pelalawan/Liaz)
